Abstrak

Latar belakang dari penelitian ini adalah pentingnya Bagian Keuangan dalam kegiatan administrasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan oleh Bendahara PenerimaPembantu, karena administrasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pengelolaan sumber pendapatan Balai Laboratorium Kesehatan dan juga menunjang fungsi penting Bagian Keuangan demi tercapainya tujuan Balai Laboratorium Kesehatan Bandung.


Pokok Bahasan difokuskan pada administrasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan Micrsoft Access 2013 pada Bagian Keuangan di Balai Laboratorium Kesehatan Bandung, yang dimulai dari Bagian Kasir memberikan dokumen Kwitansi lembar 2, Uang Tunai dari penerimaan pemeriksaan sampel, Laporan Rincian Penerimaan Sampel lembar 3, Laporan Rekapitulasi Jenis Periksa lembar 3 dan Tanda Bukti Penerimaan sebanyak 5 lembar yang sudah ditandatangani oleh penyetor atau Bagian Kasir lalu diserahkan ke Bagian Keuangan sampai dengan Bagian Keuangan membuat dokumen Buku Penerimaan Sejenis (BPJ) sebanyak 5 lembar yang berisi data tanggal, Jumlah Uang penerimaan dan penyetoran untuk nantinya digunakan sebagai laporan penerimaan dan penyetoran.


Dari hasil analisis perbandingan antara teori dengan pelaksanaannya menunjukkan bahwa kegiatan administrasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat persamaan dan perbedaan hal tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi instansi. Salah satu persamaannya adalah melakukan pembayaran dan penerimaan uang pajak/retribusi daerah. Sedangkan salah satu perbedaannya adalah tidak adanya kegiatan menerbitkan 2 rangkap SKPD dan SKRD.


Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan administrasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi di Balai Laboratorium Kesehatan Bandung telah berjalan dengan baik. Disamping itu penggunaan aplikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbasis computer dapat terselenggara dengan baik dan hal ini dapat dilakukan pencatatan, pengelolaan, penyimpanan, sampai penemuan kembali data-data yang diperlukan serta kegiatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan cepat. Sehingga kebutuhan akan informasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien.